Izin Usaha Perkebunan

(1)

Persyaratan Izin Usaha Perkebunan :

a.

Fotokopi KTP Pemohon;

b.

Fotokopi NPWP;

c.

Fotokopi PBB Tahun Berjalan;

d.

Akte pendirian bagi badan hukum;

e.

Surat keterangan domisili perusahaan;

f.

Fotokopi IMB;

g.

Dokumen lingkungan (UKP-UPL-AMDAL-SPPL);

h.

Fotokopi SIUP dan TDP;

i.

Pernyataan Kesanggupan punya SDM, Sarana, Prasarana dan sistem pembukaan Lahan;

j.

Pernyataan Mempasilitasi Pembangunan Kebun masyarakat sekitar;

k.

Pernyataan  melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar;

l.

Izin Prinsip dan izin Lokasi dari Bupati;

m.

Surat Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas sesuai ketentuan yang berlaku;

n.

Rekomendasi Perkebunan Provinsi dari OPD teknis Provinsi;

o.

Rekomendasi dari Dinas Pertanian;

p.

Surat kuasa bermaterai bila pemohon tidak datang secara langsung;

q.

Surat pernyataan bermaterai atas kebenaran dokumen yang disampaikan.

(2)

Standar waktu penerbitan izin 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan rekomendasi dinas teknis;

(3)

Masa berlaku izin adalah selama usaha tersebut masih berjalan, kecuali apabila tanah tersebut terdapat perubahan, perluasan dan/atau fungsi;

(4)

Dalam pemrosesan izin tidak dipungut biaya (Non Retribusi).

(5)

Sistem Mekanisme dan prosedure

https://dpmptsp.lampungtengahkab.go.id/upload/dokumen/STANDAR%20PELAYANAN%20LAMPUNG%20TENGAH%202021%20TTD_60292d4511ce2.pdf